DIGIMEDIA.ID – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengemukakan pentingnya inovasi produk unggulan daerah, khususnya dalam sektor UMKM, untuk meningkatkan daya saing di pasar lokal maupun global.
Hal ini disampaikannya dalam acara Harvesting Gernas Bangga Buatan Indonesia (BBI) dan Bangga Berwisata di Indonesia (GBBWI) Provinsi Gorontalo.
MenKopUKM Teten Masduki mengatakan bahwa peningkatan nilai tambah produk sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, termasuk di Gorontalo.
Contohnya, potensi rumput laut dapat dikembangkan melalui penelitian dan pengembangan (R&D) untuk berbagai keperluan seperti pengganti tepung terigu, bahan serat untuk pakaian, kosmetik, dan pengganti plastik.
Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM), Hanung Harimba Rachman, menambahkan bahwa sinergi Gernas BBI Gorontalo 2023 dapat mendorong pembentukan branding nasional untuk produk lokal unggulan.
Ini akan mendukung pertumbuhan industri kreatif dan ekosistem digital, serta ekonomi nasional, Dilansir dari bogordaily.
Selama acara tersebut, KemenKopUKM menginisiasi penandatanganan MoU tentang Kerja Sama Perluasan Promosi dan Akses Pasar Produk UMKM dengan PT Tradio Niaga Indonesia (Andalin), sebuah perusahaan freight forwarder digital.
Selain itu, acara juga mencakup penyerahan produk UMKM dari General Manager Garuda Indonesia wilayah Gorontalo kepada Deputi Bidang UKM melalui program UKM Box, yang mengirimkan produk UMKM dan koperasi menggunakan pesawat Garuda Indonesia ke luar negeri.
Partisipasi KemenKopUKM dalam Gernas BBI dan BBWI periode Juni-September 2023 mencatatkan transaksi bisnis sebesar Rp50 miliar, serta pengadaan belanja pemerintah (PDN) sebesar Rp57 miliar.
Selain itu, lebih dari 600 ribu wisatawan kunjungan dan lebih dari 1087 UMKM unggulan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, menciptakan dampak positif bagi perekonomian daerah.
Acara Harvesting Gernas BBI Gorontalo 2023, yang mengangkat tema “Gorontalo the Heart of Celebes,” juga melibatkan berbagai pihak, termasuk Wakil Ketua DPR, PJ Gubernur Provinsi Gorontalo, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.(*)
