DIGIMEDIA.ID– Penjabat Gubernur Gorontalo, Ismail Pakaya, mengajukan tantangan kepada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Arpus) untuk merumuskan tujuan organisasi jangka panjang. Era digital saat ini menuntut perubahan yang signifikan dalam aspek layanan perpustakaan dan kearsipan.
Penjagub Ismail mengakui bahwa perpustakaan dan kearsipan saat ini berada dalam situasi dilematis. Di satu sisi, perkembangan zaman menuntut adopsi pelayanan digital yang lebih luas, sementara di sisi lain, masih ada kebutuhan akan bangunan fisik dan buku cetak.
“Dalam perencanaan ke depan, apakah kita akan beralih ke layanan perpustakaan digital atau membangun gedung fisik? Apakah kita perlu membangun ini, meminta itu, atau membeli buku baru? Pertama-tama, kita harus menentukan tujuan yang ingin kita capai,” tantang Ismail dalam Rapat Konsolidasi dengan pejabat dan pegawai dinas tersebut pada Selasa (6/6/2023).
Dalam evaluasinya setelah menjabat selama 24 hari, Penjagub Ismail menyoroti bahwa layanan digital perpustakaan belum dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat. Selain itu, ia juga menyoroti tentang nama Perpustakaan H.B Jassin yang lebih dikenal sebagai perpustakaan di Jakarta.
“Coba Anda buka HP (handphone), ketik ‘Perpustakaan H.B Jassin’, yang muncul di hasil pencarian (Google) bukan di sini, melainkan Perpustakaan Sastra di Jakarta. Ini hanya masalah nama saja,” jelasnya.
Ia menginstruksikan kepada Dinas Arpus untuk melakukan perencanaan komprehensif dalam lima tahun ke depan, dengan menentukan arah layanan yang akan diberikan. Setelah itu, baru membicarakan kebutuhan anggaran dan pelaksanaannya.
“Saya membayangkan bahwa layanan pemerintahan seperti perpustakaan tidak lagi terbatas pada gedung fisik seperti ini. Jika saya tidak dapat mengakses bahan bacaan melalui tablet atau laptop saya, mengapa saya perlu pergi ke perpustakaan?” tambahnya.
Seperti dalam rapat konsolidasi di OPD-OPD lainnya, Penjabat Gubernur Ismail mengevaluasi penggunaan anggaran dan disiplin pegawai. Ia menekankan pentingnya kehadiran dan netralitas ASN menjelang Pemilu dan Pilkada 2024.
Dalam waktu kurang dari sebulan menjabat, Ismail telah mengunjungi sekitar 14 OPD untuk memeriksa kemajuan pekerjaan fisik, program, dan kegiatan. Sebagai Staf Ahli Menaker RI Bidang Politik, Sosial, dan Kebijakan Publik, ia bertekad memastikan bahwa semua berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan. (Ane)
