GORONTALO – Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail melantik 37 pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Ia meminta para pejabat yang baru dilantik segera bekerja maksimal untuk mencegah keterlambatan kinerja organisasi.
Pelantikan berlangsung di rumah jabatan Gubernur Gorontalo dengan melibatkan tiga pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama, empat pejabat administrator, dan 30 pejabat fungsional.
Gusnar menjelaskan, pelantikan tersebut dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan akibat penyesuaian jabatan di lingkungan pemerintah provinsi. Pengisian posisi yang kosong dinilai penting agar roda organisasi, khususnya di sekretariat daerah, tetap berjalan.
“Saya berharap melalui pelantikan ini roda organisasi akan semakin berjalan apalagi kita sekarang merasakan adanya kekosongan jabatan di lingkungan sekretariat daerah, jika tidak segera diisi maka akan terjadi keterlambatan, olehnya yang sudah dilantik dapat bekerja dengan baik dan cepat,” ungkap Gusnar, Rabu (28/10/2026)
Dari tiga pejabat JPT Pratama yang dilantik, Ridwan Hemeto dipercaya sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM). Risjon Sunge dilantik sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra), sedangkan Amir Hamzah Hadju menjabat Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.
Adapun empat pejabat administrator yang dilantik ialah Heriyanto Uwete sebagai Kepala Bagian Pemerintahan pada Biro Pemerintahan, Albert Panigoro sebagai Kepala Bagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik pada Biro Organisasi, Arfanseri Yusuf sebagai Kepala Bagian Rumah Tangga pada Biro Umum, serta Mohammad Rian sebagai Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Biro Organisasi.
Sementara itu, 30 pejabat fungsional dilantik melalui mekanisme perpindahan dari jabatan lain, pengangkatan pertama, dan promosi kenaikan jenjang.
Khusus bagi pejabat fungsional, Gusnar menekankan pentingnya kontribusi yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Pemerintah Provinsi Gorontalo tengah merancang skema penugasan yang disesuaikan dengan keahlian masing-masing pejabat.
Gusnar mengingatkan agar pejabat fungsional tidak hanya berfokus pada urusan administrasi dan penyusunan dokumen anggaran. Menurutnya, masyarakat menantikan hasil nyata dari pelaksanaan program pemerintah, bukan sekadar penyelesaian dokumen pertanggungjawaban.
“Saya minta jangan terjebak cuman urus RKA, kalau urusan itu saya yakin berhasil karena ada uangnya ada SPJnya selesai, tapi publik menantikan bukan itu, tetapi hasil dari itu,” kata Gusnar.
Ia juga menekankan perlunya penataan lebih lanjut agar jabatan fungsional atau nonmanajerial dapat menopang jabatan manajerial secara optimal. Dengan demikian, keahlian para pejabat fungsional diharapkan berkontribusi terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan dan kebutuhan masyarakat.(*)
