GORONTALO – Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kanwil Kemenhaj) Provinsi Gorontalo mengimbau jemaah umrah tetap tenang dan waspada menyikapi perkembangan situasi keamanan di Timur Tengah, khususnya Arab Saudi.
Hingga Selasa 13 Oktober 2026, Kanwil Kemenhaj Gorontalo belum menerima laporan adanya jemaah umrah asal Gorontalo yang tertahan di Arab Saudi. Pemantauan dan koordinasi dengan penyelenggara perjalanan terus dilakukan untuk memastikan keamanan serta kelancaran perjalanan jemaah.
Kepala Kanwil Kemenhaj Provinsi Gorontalo, Mansur Basir, mengatakan pihaknya terus mencermati perkembangan situasi di kawasan Timur Tengah sebagai bagian dari upaya mengantisipasi kemungkinan kendala perjalanan.
“Kami mengimbau jemaah umrah asal Gorontalo untuk tetap tenang sekaligus mewaspadai perkembangan situasi terkini,” ujar Mansur saat ditemui di ruang kerjanya.
Kanwil Kemenhaj Gorontalo juga berkoordinasi dengan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), terutama yang memiliki jadwal keberangkatan dalam beberapa hari hingga pekan mendatang.
Koordinasi tersebut mencakup kesiapan perjalanan jemaah, perkembangan kondisi penerbangan, serta antisipasi terhadap kemungkinan kendala yang dapat memengaruhi pelaksanaan ibadah umrah.
Mansur meminta seluruh penyelenggara perjalanan umrah yang akan memberangkatkan jemaah agar terus menjalin komunikasi dengan pihaknya. Langkah itu diperlukan untuk memastikan perjalanan berlangsung dengan baik.
“Kami mengharapkan seluruh PPIU yang akan memberangkatkan jemaah agar terus berkoordinasi dengan kami,” jelasnya.
Perhatian khusus juga diberikan kepada calon jemaah yang dijadwalkan berangkat pada 13, 14, dan 15 Oktober 2026. Mereka diminta memastikan jadwal keberangkatan serta kondisi penerbangan melalui penyelenggara perjalanan masing-masing.
“Sampai detik ini, kami belum menerima perintah untuk melakukan pelarangan keberangkatan,” lanjut Mansur.
Selain memantau jadwal keberangkatan, Kanwil Kemenhaj Gorontalo terus menghimpun data mengenai jemaah asal daerah tersebut yang sedang berada di Arab Saudi. Pendataan juga dilakukan untuk mengetahui kemungkinan adanya jemaah yang mengalami kendala perjalanan di bandara.
Mansur mengingatkan jemaah dan penyelenggara perjalanan agar tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi. Masyarakat diminta mengutamakan informasi resmi dari Kementerian Haji dan Umrah, Kementerian Luar Negeri, serta Kedutaan Besar Republik Indonesia di Arab Saudi.
Upaya pemantauan dan koordinasi tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada warga negara Indonesia yang menjalankan ibadah di luar negeri.
“Tujuan pemerintah adalah memastikan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan jemaah selama melaksanakan ibadah umrah. Tugas negara adalah melindungi warga negaranya, termasuk ketika mereka berada di luar negeri,” tegasnya.(*)
