GORONTALO – Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo menemukan sejumlah masalah saat memonitoring pembangunan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kelurahan Tumbihe, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Sabtu (10/10/2026).
Temuan utama dalam pengawasan lapangan tersebut adalah ketimpangan antara besaran bantuan pemerintah dan biaya swadaya yang harus disiapkan masyarakat penerima bantuan untuk menyelesaikan pembangunan rumah.
Meskipun pemerintah telah menyalurkan bantuan sebesar Rp20 juta per penerima, masyarakat berpenghasilan rendah tetap menanggung beban ekonomi yang cukup besar demi memenuhi kebutuhan pembangunan rumah mereka.
Anggota Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Syamsir Djafar Kiayi, menegaskan bahwa persoalan ini perlu menjadi bahan evaluasi agar program tersebut tidak menimbulkan beban ekonomi baru bagi penerima.
“Jangan sampai program yang tujuannya membantu masyarakat justru menimbulkan kemiskinan baru. Kami menemukan ada penerima yang harus menjual sapi, meminjam uang di koperasi, bahkan menjual kendaraan,” ungkap Syamsir.
Menurutnya, Komisi III tidak hanya berfokus pada progres fisik bangunan, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial ekonomi warga karena kemampuan dana swadaya sangat menentukan kelancaran pembangunan.
Untuk mengatasi masalah ini, DPRD Provinsi Gorontalo mendorong konsultasi dengan kementerian yang membidangi perumahan agar besaran bantuan dan ketentuan swadaya dapat dievaluasi secara proporsional.
Syamsir turut membandingkan BSPS dengan program Mahyani dari APBD Provinsi Gorontalo senilai Rp40 juta per unit sebagai bahan kajian untuk mencari solusi dukungan rumah layak huni.
Selain pembiayaan, penerapan standar teknis konstruksi juga menjadi sorotan agar kualitas bangunan tetap memprioritaskan keamanan tanpa menyulitkan pelaksanaan di lapangan sesuai kondisi riil masyarakat.(*)
