DIGIMEDIA.ID- Provinsi Gorontalo menunjukkan prestasi yang menggembirakan dalam hal realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut data terbaru yang dirilis pada tanggal 31 Mei hingga 2 Juni 2023, Provinsi Gorontalo berhasil menduduki peringkat keenam di antara semua provinsi di Indonesia dengan realisasi belanja sebesar 27,90 persen.
Angka tersebut menempatkan Gorontalo di belakang provinsi Jawa Barat dengan 36,42 persen, Jawa Tengah dengan 31,65 persen, dan Banten dengan 28,96 persen.
Asisten II Setda Handoyo Sugiharto, yang mewakili Penjabat Gubernur, menyampaikan kegembiraannya terkait prestasi ini saat mengikuti Rakornas Pengendalian Inflasi secara virtual di Ruang Oval Kantor Gubernuran pada Selasa (6/6/2023).
“Alhamdulillah, kami merasa bangga karena belanja APBD kami masih berada dalam rata-rata, bahkan masuk dalam 10 besar di peringkat keenam. Sementara itu, kami juga berada di peringkat 13 tertinggi dalam hal realisasi pendapatan,” ujar Handoyo.
Handoyo menekankan pentingnya menjaga prestasi ini dan berharap dapat terus meningkatkannya. Ia juga mengungkapkan adanya beberapa hal yang perlu segera direalisasikan.
“Kami perlu mempertahankan prestasi ini dan bahkan berupaya meningkatkannya agar kami dapat mencapai peringkat tertinggi, seperti yang kami raih pada tahun 2019. Beberapa hasil rapat hari ini juga harus segera direalisasikan atau dilanjutkan dengan rapat bersama instansi terkait,” tambah Handoyo.
Rakornas yang secara rutin diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membahas berbagai isu terkait inflasi, termasuk perkembangan harga dan ketersediaan stok yang berkontribusi terhadap inflasi. Handoyo juga menjelaskan bahwa sektor transportasi berkontribusi sebesar 10,62 persen terhadap inflasi pada bulan Mei.
Dalam rapat yang diadakan secara hibrida ini, Presiden dan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, memberikan beberapa arahan penting. Presiden menegaskan bahwa kebijakan penetapan harga perlu memperhatikan tiga prinsip, yaitu harga yang wajar di tingkat produksi, wajar di tingkat distribusi, dan wajar bagi konsumen.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengajak masyarakat untuk tidak membuang-buang makanan, serta mempromosikan kampanye anti pemborosan pangan.
Hal ini dilakukan sebagai langkah pencegahan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan menghadapi fenomena panas ekstrem yang diprediksi akan terjadi di Indonesia hingga bulan Oktober mendatang. (Ane)
