Kunjungi Juga Channel Kami
Google News
DIGIMEDIA.ID – Pemprov Gorontalo mulai mempercepat penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat dan Izin Pertambangan Rakyat untuk memperkuat tata kelola tambang.
Percepatan ini dibahas dalam Forum Group Discussion Pengelolaan Pertambangan Rakyat di Aula Rumah Jabatan Gubernur, Jumat (21/11/2025).
FGD tersebut menjadi langkah pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan tambang yang adil dan berkelanjutan bagi masyarakat.
Forum menghadirkan pakar ekonomi, geologi, pertambangan, unsur perdata hukum, serta teknis energi dan sumber daya mineral.
Melalui forum ini, pemerintah ingin memperkuat kolaborasi dalam merumuskan strategi percepatan penetapan WPR dan IPR.
Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menegaskan pentingnya sektor pertambangan sebagai pendorong ekonomi daerah.
“Pertambangan ini merupakan sebuah cahaya yang berada di lorong sana, yang membuat kita semakin bersemangat untuk terus membangun daerah ini,” ujar Gusnar.
Ia menjelaskan fiskal daerah masih terbatas tetapi ekonomi Gorontalo berada di posisi ketujuh nasional sebelum emas dikelola optimal.
Gusnar menilai percepatan penerbitan IPR menjadi cara paling efektif mengatasi pertambangan tanpa izin di Gorontalo.
“IPR ini adalah jalan satu-satunya untuk kita segera menguntaskan pertambangan tanpa izin. IPR ini juga diharapkan langkah paling efektif segera menurunkan angka kemiskinan,” kata Gusnar.
Ia menambahkan Gorontalo masih berada dalam lima provinsi termiskin di Indonesia sehingga pengelolaan emas harus lebih serius.
Kegiatan ini akan mengidentifikasi masalah perizinan tambang di daerah dan menyusun arah kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
