GORONTALO – Antrean bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir mendorong puluhan pengemudi bentor menemui Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, Kamis (15/10/2026).
Bagi para pengemudi bentor, ketersediaan BBM menjadi kebutuhan penting untuk menunjang aktivitas mencari nafkah setiap hari. Antrean di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) berpotensi menyita waktu yang seharusnya digunakan untuk mengangkut penumpang.
Waktu yang tersita untuk mengantre dapat memengaruhi kelancaran aktivitas kerja para pengemudi. Di tengah kebutuhan memenuhi pengeluaran rumah tangga, kepastian pasokan BBM menjadi salah satu hal penting agar mereka dapat menjalankan pekerjaan dengan lancar.
Kedatangan puluhan pengemudi yang tergabung dalam Ikatan Pengemudi Bentor (IPB) itu menjadi upaya membawa persoalan antrean BBM langsung kepada pemerintah daerah. Mereka menemui Gusnar di halaman Rumah Jabatan Gubernur Gorontalo.
Menanggapi persoalan tersebut, Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah mengevaluasi kondisi pasokan BBM. Hasil evaluasi menunjukkan adanya keterlambatan distribusi yang mengganggu kelancaran penyaluran ke sejumlah SPBU.
“BBM ini kami evaluasi, memang terjadi keterlambatan pasokan. Kurang lebih 10 jam sehingga rantainya terganggu,” jelas Gusnar.
Selain keterlambatan pasokan, ia mengungkapkan terdapat dua SPBU yang dikenai sanksi berupa larangan menjual BBM karena menjual dalam galon atau jeriken.
Gusnar menduga penindakan terhadap dua SPBU tersebut turut menyebabkan antrean di SPBU lainnya. Kondisi distribusi yang terganggu itu menjadi salah satu persoalan yang perlu ditangani untuk memperlancar pelayanan kepada masyarakat.
Di sisi lain, antrean BBM menjadi perhatian bagi pengemudi bentor yang mengandalkan kendaraan untuk mencari penghasilan. Kelancaran pengisian bahan bakar dibutuhkan agar waktu kerja mereka tidak banyak tersita untuk menunggu giliran di SPBU.
Untuk mengatasi persoalan pasokan, Pemerintah Provinsi Gorontalo memutuskan mengajukan tambahan kuota BBM kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
Peningkatan aktivitas masyarakat menjelang akhir tahun menjadi salah satu alasan pengajuan tambahan tersebut. Pemerintah daerah juga menilai penggunaan kuota BBM di Gorontalo telah dihemat sejak awal tahun.
“Kuota itu ditetapkan pertahun dan disalurkan dicicil. Saya tadi subuh sudah ambil keputusan, Pak Wardoyo (Kadis ESDM) siang ini sudah akan mengirim surat. Semua daerah sama dengan kita, tapi upaya kita lakukan,” bebernya.
Tambahan kuota yang diharapkan mencapai 3 hingga 5 persen per hari dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan BBM masyarakat hingga akhir tahun. Usulan tersebut diharapkan membantu mengatasi persoalan pasokan di tengah meningkatnya aktivitas masyarakat.
Gusnar juga menyinggung langkah sejumlah daerah lain yang telah meminta tambahan kuota BBM, termasuk Bali. Permintaan penambahan pasokan menjadi salah satu upaya yang ditempuh daerah untuk menyesuaikan kebutuhan energi.
“Saya sudah banyak melihat di televisi Bali sudah minta tambahan kuota. Malah ketua DPR RI sudah bersuara minta tambahan di sana,” ungkapnya.(*)
