DIGIMEDIA.ID – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Gorontalo mengadakan kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tahun 2024.
Kegiatan ini bertujuan untuk mempersiapkan pengawas pemilu dalam menangani potensi sengketa yang mungkin terjadi selama pelaksanaan Pemilu.
Dalam rangkaian kegiatan ini, Bawaslu Kota Gorontalo menyelenggarakan sosialisasi guna menyebarkan informasi yang lebih luas kepada masyarakat.
Hal ini diharapkan dapat memastikan bahwa setiap permasalahan yang muncul dapat diselesaikan dengan baik tanpa mengganggu jalannya proses pemilu secara keseluruhan.
Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tahun 2024 dilaksanakan di Grand Q Hotel Gorontalo pada Senin, 3 Juli 2023.
Acara ini dihadiri oleh sekitar 80 peserta, yang terdiri dari Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) kecamatan se-Kota Gorontalo, Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan, staf Teknis Non ASN Panwaslu Kecamatan, Perwakilan Lembaga Pemantau Pemilu, Sekretariat Bawaslu Kota Gorontalo, dan perwakilan dari media.
Pembukaan kegiatan dilakukan oleh Pimpinan Bawaslu Provinsi Gorontalo, Amin Abdullah, yang didampingi oleh dua Pimpinan Bawaslu Kota Gorontalo, Alvian Mato dan Lukman A. Rahman, serta Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Gorontalo, Berny Pakaja.
Mereka berharap kegiatan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pengawas pemilu dalam menangani sengketa pemilu dan menciptakan pemilu yang bersih serta berintegritas.
Ketua Bawaslu Kota Gorontalo, Alvian Mato, dalam sambutannya mengapresiasi kerja keras Panitia Pengawas Pemilu kecamatan dalam mengawasi pemilu tahun 2024. Ia juga menegaskan pentingnya fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa proses pemilu untuk mencapai pemilu yang adil dan transparan.
Pimpinan Bawaslu Provinsi Gorontalo, Amin Abdullah, dalam pidatonya menyatakan kebanggaannya dapat bertemu langsung dengan seluruh Panitia Pengawas Pemilu kecamatan se-Kota Gorontalo.
Ia juga menyoroti kegiatan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Gorontalo, karena memberikan kesempatan kepada Panitia Pengawas Pemilu untuk menangani penyelesaian sengketa, yang merupakan inti dari tugas Bawaslu.
“Kunci suksesnya adalah Panitia Pengawas Pemilu harus menguasai PERBAWASLU Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, serta menggunakan PERBAWASLU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu secara efektif,” ungkap Amin.
Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tahun 2024 ini akan berlangsung selama dua hari, dari tanggal 3 hingga 4 Juli 2023.
Diharapkan melalui kegiatan ini, Panitia Pengawas Pemilu kecamatan dapat lebih siap dan mampu menangani sengketa pemilu dengan profesional dan objektif, sehingga pemilu yang akan datang dapat berjalan dengan lancar dan adil.(Anti)
