GORONTALO – Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie meminta seluruh dinas terkait dan pemangku kepentingan segera melakukan penyelarasan program penanggulangan Kejadian Luar Biasa malaria yang terus melonjak tiap tahun.
Instruksi tersebut disampaikan Idah saat memimpin Rapat Koordinasi Lintas Sektor dan Lintas Program Penanggulangan Kejadian Luar Biasa Malaria di Aula Rumah Jabatan Wakil Gubernur, Kamis (15/10/2026).
Langkah penyelarasam program lintas sektor ini dinilai sangat mendesak karena kasus penularan malaria di Provinsi Gorontalo terus menunjukkan tren kenaikan yang signifikan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.
Berdasarkan data resmi pemerintah daerah, tercatat sebanyak 1.579 kasus terjadi pada 2024, lalu melonjak menjadi 2.314 kasus pada 2025, hingga menembus angka 6.299 kasus sampai Oktober 2026.
Selain lonjakan kasus, data pemerintah daerah juga mencatat terdapat 18 korban jiwa akibat wabah tersebut, yang membutuhkan penanganan yang cepat, tegas, serta melibatkan seluruh pihak.
Pemerintah Provinsi Gorontalo memfokuskan perhatian khusus pada tiga wilayah terdampak paling parah, yakni Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Boalemo, dan Kabupaten Gorontalo, guna menekan angka kesakitan serta mencegah bertambahnya kematian.
Aktivitas pertambangan di wilayah tersebut teridentifikasi sebagai salah satu pemicu utama, karena bekas galian tambang menciptakan banyak genangan air yang menjadi tempat ideal perkembangbiakan nyamuk penyebab penyakit malaria.
Risiko penularan ini tidak hanya mengintai para pekerja tambang di lokasi kerja, tetapi juga berpotensi meluas ke pemukiman warga saat pekerja terinfeksi kembali ke rumah tanpa penanganan tepat.
“Penularan malaria ini harus menjadi perhatian kita bersama. Ketika pekerja tambang berisiko terinfeksi, dampaknya dapat meluas ke keluarga dan masyarakat. Karena itu, mata rantai penularan harus kita putus,” ujar Idah.
Ia menegaskan bahwa malaria merupakan ancaman serius yang berdampak langsung pada produktivitas ekonomi, mobilitas masyarakat, dan kualitas hidup warga, sehingga penetapan KLB harus direspons dengan langkah terpadu dan terukur.
Penanggulangan malaria lintas sektor ini disinergikan demi mencapai target eliminasi Gorontalo bebas malaria atau Zero Malaria pada 2030, melalui penanganan lingkungan berisiko, peningkatan kewaspadaan publik, dan penanganan pasien terpadu.
“Pertemuan koordinasi lintas sektor ini jadi hari ini karena ada kejadian luar biasa malaria. Walaupun 18 kasus kematian, itu bisa menyebabkan 100 kali lipat kalau tidak ditangani cepat dan tegas,” kata Idah.
Ia juga menginstruksikan seluruh perwakilan pemerintah kabupaten yang hadir untuk segera melaporkan hasil rapat koordinasi kepada kepala daerah masing-masing agar dapat disepakati langkah nyata sesuai kondisi lapangan.(*)
