Kunjungi Juga Channel Kami
Google News
DIGIMEDIA.ID – Pemerintah desa di Kabupaten Bone Bolango tengah bersiap untuk menerapkan Kasda Online Desa, sistem keuangan perbankan yang terintegrasi dengan Siskeudes Link.
Siskeudes Link sendiri merupakan platform yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri.
Sistem ini dirancang untuk membantu pencatatan, perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan keuangan desa secara lebih terstruktur dan real-time.
Sebagai bagian dari persiapan implementasi, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango telah resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PT. Bank SulutGo Kantor Cabang Suwawa.
Kerja sama ini ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bone Bolango, Nixon Adolong, dan Branch Manager PT. Bank SulutGo Suwawa, Sri Wahyuni Wantogia, di Kopilabs Danau Perintis Suwawa, Selasa (11/2/2025).
Sri Wahyuni, menyatakan bahwa kerja sama pemanfaatan Kasda Online Desa ini akan mempermudah aparat desa dalam mengakses dan menyalurkan dana desa.
Sistem ini menjadi bisa solusi bagi desa dalam mengelola keuangan dengan lebih transparan dan akuntabel.
Uji coba sistem ini akan segera dilakukan oleh Divisi Pengembangan Bisnis dan Jaringan (PBJ) Kantor Pusat PT. Bank SulutGo.
“nantinya akan diadakan uji coba oleh Kantor Pusat PT. Bank SulutGo melalui Divisi PBJ,” tambahnya.
Menurut Wahyuni, Kabupaten Bone Bolango merupakan daerah pertama di Provinsi Gorontalo yang menerapkan sistem ini.
Di lingkup Sulawesi Utara dan Gorontalo (SulutGo), hingga saat ini sudah ada lima cabang yang telah melakukan uji coba.
“”Untuk di Gorontalo, itu uji cobanya di Bone Bolango dalam waktu dekat ini, nanti mau kami konfirmasi dengan Divisi PBJ,”” jelasnya.
Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Pemdes) Kabupaten Bone Bolango, Nixon Adolong, menjelaskan bahwa Kasda Online Desa merupakan bagian dari sistem pengendalian internal atas keuangan dana desa.
Dengan sistem ini, desa tidak bisa lagi menyalurkan dana tanpa bukti transaksi yang sah.
“Jadi harus melampirkan bukti-bukti transaksi, bukti-bukti pembelian dulu, baru dana desa itu bisa cair,” ungkap nixon.
Ia juga menambahkan bahwa sistem berbasis online ini akan sangat memudahkan desa dalam melakukan pelaporan keuangan dan rekonsiliasi dana tahunan.
“Kemudian ini akan lebih muda desa mengakses, karena ini secara online untuk penyaluran dana desa. Apalagi teman-teman di desa melakukan pelaporan keuangan,” imbuhnya.(*)
