Kunjungi Juga Channel Kami
Google News
DIGIMEDIA.ID – “Tujuan utama perubahan ini adalah mempercepat layanan tagihan tanpa harus melalui kliring, serta meminimalkan potensi penyimpangan dalam keuangan desa,” ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Gorontalo, Sumanti Maku.
Pernyataan itu menandai keputusan Pemkab Gorontalo dalam mengalihkan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) ke Bank SulutGo (BSG).
Langkah ini bukan tanpa alasan, Evaluasi berkali-kali terhadap kerja sama dengan BRI telah dilakukan.
Hasilnya, berbagai keluhan dari pemerintah desa di Kabupaten Gorontalo terus bermunculan.
Salah satunya adalah proses pencairan dana desa yang dianggap lambat dan kurang fleksibel dalam sistem transaksi non-tunai.
Pertemuan terakhir antara Pemkab Gorontalo dan BRI pada 4 Februari 2025 menjadi titik akhir kesepakatan bahwa kerja sama tidak akan diperpanjang.
Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo, menegaskan bahwa pemindahan ini bukan sekadar langkah administratif, melainkan bagian dari strategi peningkatan efektivitas pengelolaan keuangan desa.
“Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Gorontalo sudah dikelola melalui BSG, begitu juga dengan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Dengan menempatkan APB Desa di BSG, pengelolaan keuangan desa akan lebih terkoordinasi,” ujar Nelson.
Selain aspek efisiensi, keputusan ini juga memiliki dimensi strategis dalam mendukung pertumbuhan Bank Pembangunan Daerah (BPD).
Nelson menambahkan bahwa kerja sama ini akan memperkuat layanan perbankan bagi masyarakat, termasuk akses terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang menjadi tumpuan bagi sektor usaha mikro dan kecil di desa.
Sebelumnya, dana desa di Kabupaten Gorontalo dikelola melalui BRI Cabang Limboto hingga pencairan tahap pertama.
Namun, berbagai kendala membuat Pemkab Gorontalo mencari alternatif lain yang lebih kompatibel dengan sistem keuangan daerah.
BSG dianggap lebih siap dalam mengintegrasikan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) online dengan SIPD, yang diharapkan mampu mempercepat implementasi transaksi non-tunai.
“Evaluasi kerja sama dengan BRI sudah dilakukan beberapa kali. Keluhan dan harapan pemerintah desa telah disampaikan secara resmi,” jelas Sumanti.
Keputusan ini bukan berarti menutup pintu sepenuhnya bagi BRI. Pemkab Gorontalo tetap membuka peluang kerja sama dengan bank tersebut dalam bentuk lain, seperti edukasi dan literasi sistem akuntansi bagi desa.(*)
