DIGIMEDIA.ID – Ketika Anggota DPR RI Rachmat Gobel menyampaikan seruannya untuk melepas warna politik demi pembangunan Gorontalo, ia menyentuh inti dari tantangan ekonomi yang selama ini menjadi momok bagi provinsi di bagian utara Pulau Sulawesi ini.
Dalam pertemuan dengan Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo pada 9 Januari 2025, Gobel menggarisbawahi lemahnya ekonomi Gorontalo yang hanya mampu mencatat Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 26,59 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Angka ini jauh dari memadai untuk menopang pembangunan yang berkelanjutan.
“Semuanya harus menjadi satu, sama-sama anak Gorontalo. Semuanya harus berkolaborasi dan bersatu untuk membangun dan memajukan Gorontalo,” tegas Gobel.
Seruan ini menjadi lebih relevan mengingat Gorontalo berada di peringkat bawah dalam kapasitas fiskal nasional, hanya unggul dari provinsi-provinsi di Papua dan Maluku.
Jika dibandingkan dengan provinsi lain di Sulawesi, Gorontalo tampak tertinggal.
Sulawesi Barat, misalnya meskipun memiliki PAD yang rendah namun berhasil meningkatkan daya saing melalui pengembangan sektor kelautan dan perikanan.
Sementara itu, Sulawesi Utara berhasil menarik investasi pariwisata melalui branding kawasan seperti Likupang, yang didukung infrastruktur memadai dan iklim investasi yang kondusif.
Di sisi lain, Gorontalo masih bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat.
Dengan 73,41 persen anggaran berasal dari pusat, provinsi ini menghadapi risiko besar ketika anggaran tersebut dipangkas.
Pada 2025, kebijakan pemerintah pusat di bawah Presiden Prabowo Subianto dan Mendagri Tito Karnavian untuk mengurangi anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen menjadi peringatan akan pentingnya kemandirian fiskal.
Untuk itu, Rachmat Gobel menawarkan konsep “biropreneurship” sebagai langkah strategis.
Konsep ini mengintegrasikan birokrasi dengan semangat kewirausahaan, di mana administrasi dan kebijakan pemerintah diarahkan untuk menciptakan nilai ekonomi dan manfaat publik.
“Kita harus meninggalkan kebiasaan lama yang lebih suka menonjolkan ego kelompok dan pribadi. Tugas kita adalah bagaimana menjadikan masyarakat berdaya sehingga terjadi lompatan pertumbuhan ekonomi. Gorontalo butuh pertumbuhan ekonomi hingga double digit,” jelas Gobel.
Namun, mewujudkan pertumbuhan ekonomi hingga dua digit memerlukan strategi yang terukur.
Salah satu langkah yang diambil Gobel adalah menarik investasi dari Jepang, Uni Emirat Arab, Yordania, Maroko, dan Qatar.
Investasi ini diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan UMKM.
Salah satu fokus Gobel adalah melestarikan lingkungan sebagai bagian integral dari strategi ekonomi. Penataan Danau Perintis di Bone Bolango dan revitalisasi Menara Pakaya adalah contoh upaya untuk meningkatkan daya tarik pariwisata.
Festival-festival seperti Festival Balon Udara, Festival Layang-layang, dan Festival Ikan Tuna yang diselenggarakannya juga menjadi langkah inovatif untuk menggerakkan ekonomi lokal melalui sektor pariwisata.
Gobel memberikan peringatan, jika dalam lima tahun ke depan tidak ada kemajuan, masa depan Gorontalo akan semakin suram.
Oleh karena itu, kolaborasi antar-pemimpin, masyarakat, dan dunia usaha menjadi kunci.
“Mari kita berkolaborasi, bahu-membahu, dan bersatu padu untuk Gorontalo. Manfaatkan lima tahun ini untuk membangun. Nanti tarung politiknya belakangan pas pemilu saja pada 2029,” kata Gobel.
Dengan fokus pada kemandirian fiskal, penguatan UMKM, dan daya tarik investasi, Gorontalo memiliki peluang untuk keluar dari ketertinggalan.
Namun, semua itu membutuhkan komitmen yang tidak hanya datang dari pemimpin seperti Gobel, tetapi juga dari seluruh masyarakat Gorontalo.(*)
