DIGIMEDIA.ID – Penjabat Gubernur Gorontalo, Ismail Pakaya, menyatakan keinginannya untuk mengevaluasi gaji pegawai tidak tetap (PTT) di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo yang dinilainya tidak sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP).
Pada tahun 2023, UMP Gorontalo ditetapkan sebesar Rp2.989.350. Oleh karena itu, PTT seharusnya menerima upah yang setara.
“Dapat berapa gaji untuk yang berijazah SMA? Apakah benar 2,4 juta tanpa dipotong? Namun itu bukanlah UMP. Seharusnya mengikuti UMP.
Saya akan melihat kembali standar UMP dan menanyakan mengapa terdapat perbedaan dengan upah minimum,” ujar Ismail saat memimpin apel pagi di halaman kantor Dinas Kominfo dan Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo, pada Senin (03/07/2023).
Sebagai pejabat eselon I di Kementerian Ketenagakerjaan RI, Penjabat Gubernur merasa malu bahwa mereka dapat memperjuangkan upah pegawai perusahaan swasta agar sesuai dengan UMP, namun pegawai pemerintahan tidak mendapatkan hak yang sama.
“Mengapa kita berjuang untuk memperjuangkan standar UMP bagi perusahaan swasta, sementara teman-teman di pemerintahan yang seharusnya menjadi contoh tidak mendapatkan hak yang sama. Ini akan saya evaluasi kembali,” tegasnya.
Ia menilai bahwa kinerja PTT di lingkungan pemerintah daerah sangat membantu para pegawai, terutama dalam pelaksanaan administrasi untuk mempercepat program dan laporan kegiatan.
Oleh karena itu, nasib PTT dan GTT (guru tidak tetap) di lingkungan pemerintah daerah seharusnya menjadi perhatian bersama.
“Jumlah PTT yang ada di pemprov sekitar 4.000 orang, dengan GTT menjadi yang paling banyak. Saya juga akan mencari waktu untuk bertemu dengan seluruh GTT,” tambahnya.
Apel pagi ini dihadiri oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Kepala Dinas Perhubungan, serta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan PTT di kedua dinas tersebut. (Ane)
