DIGIMEDIA.ID – Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Perhubungan memfasilitasi pertemuan antara perusahaan pelayaran dan pengusaha jagung Gorontalo dalam rangka membahas kenaikan biaya Freight Surcharge (FS).
Diskusi yang berlangsung di Ruang Huyula, Kantor Gubernuran, Senin (10/3/2025), ini bertujuan mencari titik temu yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.
Pertemuan ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Gorontalo dan KSOP Anggrek, PT Pelindo, PT AGIT, ALFI/ILFA, serta Asosiasi Pengusaha Jagung (Peja Gindo).
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo, Jamal Nganro, menjelaskan bahwa kenaikan FS bukan disebabkan oleh tarif pelabuhan yang ditetapkan pemerintah, melainkan merupakan biaya operasional yang ditentukan masing-masing perusahaan pelayaran.
“Freight Surcharge ini murni kesepakatan business-to-business (B2B) yang tidak diatur langsung oleh pemerintah. Setiap perusahaan memiliki faktor operasional yang berbeda, seperti biaya perawatan kapal, peralatan, serta metode kerja, yang pada akhirnya memengaruhi tarif yang dikenakan,” jelas Jamal.
Peja Gindo, yang awalnya mempertanyakan faktor kenaikan biaya ini, akhirnya memahami bahwa bukan harga bahan bakar yang menjadi penyebab utama, melainkan aspek pemeliharaan dan operasional kapal yang berkontribusi pada kenaikan tarif FS.
Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Sofian Ibrahim, menekankan pentingnya peran pemerintah dalam memfasilitasi kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak.
Ia berharap kesepakatan ini dapat mendorong kelancaran ekspor dan pertumbuhan ekonomi daerah.
“Pemerintah berupaya mencari solusi terbaik bagi pelayaran dan pelaku ekspor agar bisa berkembang bersama. Kesepakatan ini diharapkan mampu mengoptimalkan aktivitas ekspor dan memberikan manfaat bagi semua pihak,” ujar Sofian.
Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari surat yang diajukan oleh Peja Gindo kepada perusahaan pelayaran dengan tembusan ke Gubernur dan Kementerian Perhubungan.
Hadir dalam diskusi tersebut perwakilan dari beberapa perusahaan pelayaran, termasuk Tanto, SPIL, Mentari, dan Maratus, serta Ketua Peja Gindo dan sejumlah pengusaha jagung.(*)
